Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah

November 12, 2013
Pengeluaran pemerintah di Indonesia selain menjadi sumber pembiayaan bagi program-program sosial, juga berperan besar dalam meningkatkan dan mempertahankan permintaan agregat serta pertumbuhan ekonomi. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dibiayai oleh pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah


Menurut fungsi pemerintahan, pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi pendidikan dan belanja untuk fungsi perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis kegiatan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 50, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Belanja langsung
Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya dan kegiatan yang direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja barang modal. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabelitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

2. Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

Related Posts

Comments


EmoticonEmoticon