Aspek Pendidikan dalam Ilmu Ekonomi

April 08, 2014
Barang publik ialah barang yang mempunyai sifat tidak bersaing (non rivalry) dan tidak dapat diperkecualikan penggunaannya (non exclusion). Kedua sifat itulah yang menyebabkan kegagalan pasar dalam memproduksi barang tersebut secara efisien. Kegagalan pasar ini mengharuskan pemerintah dalam melakukan campur tangan dalam penyediaannya (Irfan, 2010).

Menurut Mangkoesoebroto (1993), peranan pemerintah dalam perekonomian modern dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
1. Peranan Alokasi
Peranan alokasi yaitu peranan pemerintah dimana pemerintah bertugas dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi. Peranannya dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi tersebut, pemerintah mengusahakan agar pemanfaatan alokasi tersebut dapat optimal dan mendukung efisiensi produksi.



2. Peranan Distribusi
Peranannya dalam distribusi, pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Distribusi pendapatan tergantung pada kepemilikan faktor produksi, kondisi penawaran dan permintaan faktor produksi, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan itu sendiri. Secara langsung pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pajak progresif, yaitu beban pajak yang lebih besar bagi seseorang yang pendapatannya lebih tinggi dan beban pajak yang lebih ringan bagi yang penadapatannya lebih rendah. Adapun secara tidak langsung, pemerintah dapat melakukan kebijakan pengeluaran pemerintah.

3. Peranan Stabilisasi
Peranan stabilisasi sangat jelas harus dilaksanakan oleh pemerintah, karena di Indonesia ini sistem perekonomian tidak seluruhnya diserahkan oleh pihak swasta.

Menurut Todaro (2008) pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang penting dalam memenuhi nilai inti pembangunan berupa kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar. Investasi pendidikan memberikan manfaat sosial yang luas, oleh karena itu manfaat yang besar dari penyediaan layanan pendidikan justru menghadapi kegagalan pasar yang signifikan sehingga dibutuhkan kebijakan dan campur tangan dari pemerintah.

Masalah yang timbul pada pendidikan sebagai barang publik adalah setiap individu seharusnya mau membayar atas setiap manfaat yang diterima. Namun karena manfaat yang diterima dari barang publik dirasakan oleh banyak orang, maka orang tidak bersedia untuk membayar manfaat barang publik ini. Ditambah pula dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda di antara penduduk untuk memperoleh barang pulik terutama masyarakat miskin, oleh karena itu dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah dalam hal penganggaran (M. Irfan, 2010).

Peranan dominan pemerintah dalam pasar pendidikan tidak hanya mencerminkan masalah kepentingan pemerintah tetapi juga aspek ekonomi khusus yang dimiliki oleh sektor pendidikan, karena karakteristik yang ada pada sektor pendidikan yaitu sebagai berikut (Achsanah, 2007) dikutip dari Amanda (2010) :
1. Pengeluaran pendidikan sebagi investasi
Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan mencerminkan investasi dalam sumber daya manusia. Karakteristik khusus dari pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan adalah dampaknya yang tidak secara langsung dapat dilihat. Misalnya, pengeluaran pemerintah dalam program wajib belajar 9 tahun tidak serta merta dapat dirasakan tapi membutuhkan waktu misalnya 5 atau 10 tahun ke depan.

2. Eksternalitas
Pendidikan menawarkan eksternalitas positif yang lebih luas kepada masyarakat. Pendidikan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja, dengan demikian dapat meningkatkan tingkat pengembalian investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga mendorong terciptanya spesialisasi tenaga kerja serta dapat memfasilitasi pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi ke luar (outward looking). Intervensi pemerintah dalam bidang pendidikan juga dalam kerangka penanaman nasionalisme serta nilai-nilai kebangsaan lainnya. Pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan cenderung diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung, misalnya pendirian sekolah negeri dibandingkan misalnya dengan pemberian subsidi pada sekolah swasta. Suplai pelayanan pendidikan yang dilakukan pemerintah secara langsung, maka pemerintah dapat lebih mengkontrol kurikulum dan standar pendidikan.

3. Pengeluaran bidang pendidikan dan implikasinya terhadap kebijakan publik
Adanya kegagalan pasar serta eksternalitas positif dari pendidikan mendorong pentingnya intervensi pemerintah dalam bidang pendidikan dalam kerangka untuk meningkatkan efisiensi serta untuk mendistribusikan pendidikan ke seluruh masyarakat.

4. Rate of return pendidikan
Rate of return investasi dalam bidang pendidikan sangat tinggi terutama untuk negara-negara berkembang maupun negara miskin dimana suplai tenaga terdidik relatif masih sangat sedikit.

Pengukuran Kinerja, Hasil, dan Indikator dalam Pendidikan
Menurut Bastian (2006), kinerja ialah gambaran pencapaian suatu pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi suatu organisasi. Indikator digunakan sebagai proksi outcome kinerja. Indikator bermanfaat dalam menilai kinerja suatu perusahaan. indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitaif dan kualitatif dalam pencapain sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (input), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi seringkali memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan keseluruhan.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran-sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.


--- --- ---
Sumber:
Khoirul H., Analisis Produktivitas Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Di Kabupaten Semarang, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2013

Related Posts

Comments


EmoticonEmoticon